Bimtek Monev KIP 2026 Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik di Buleleng
Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Rabu (24/6). Kegiatan ini diikuti oleh sembilan badan publik di Kabupaten Buleleng sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan penguatan implementasi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, Made Suharta, didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, beserta jajaran Dinas Kominfosanti dan Komisioner KI Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Kadis Suharta mengapresiasi sinergi yang terus terjalin antara Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali dan badan publik di Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mengajak para peserta untuk memanfaatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini guna memperluas wawasan, berbagi pengalaman terkait pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta aktif mendiskusikan berbagai kendala teknis maupun substantif.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi Bali menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) bukan bertujuan mencari-cari kesalahan badan publik, melainkan memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai standar. Ia mendorong PPID di Buleleng untuk terus berinovasi, seraya menekankan bahwa keterbukaan informasi seharusnya menjadi budaya kerja yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
Pada sesi pemaparan, Komisioner KI Provinsi Bali Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, I Wayan Adi Aryanta, menjelaskan bahwa Monev KIP merupakan instrumen penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan akuntabel. Program ini juga berperan strategis dalam mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mencegah praktik korupsi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik
