KPT Awali 2015 Dengan Status Baru Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kantor Pelayanan Terpadu mulai tanggal 1 Januari 2015 berubah kelembagaan menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Perubahan kelembagaan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 akan tetapi, pengisian personilnya baru bisa dilaksanakan pada awal januari 2015, sehingga pelayanan administrasi oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu baru bisa dilaksanakan pada awal januari 2015.

Dengan meningkatnya status kantor menjadi badan, maka diharapkan kinerja pelayanan akan lebih optimal dan lebih transparan serta dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat. Diharapkan pula agar ijin-ijin yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang sebelumnya masih dikelola di beberapa SKPD dapat dilimpahkan ke BPPT, sehingga terwujud pelayanan satu pintu